Nusantara Car, Jakarta – Sejumlah kampus di Indonesia silih berganti melontarkan kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Perwakilan kampus seperti guru besar, dosen, dan mahasiswa antara lain menilai pernyataan Jokowi tidak sejalan dengan nilai demokrasi.
Apa yang menjadi perhatian para akademisi di kampus-kampus ini? Apa yang mereka sesali tentang Jokowi dan apa sebutannya? Simak ikhtisarnya berikut ini,
1. Antarmuka Pengguna (Universitas Indonesia)
Universitas Indonesia (UI) prihatin dengan gejala runtuhnya tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024. Pernyataan yang mengkritik Jokowi ini dilontarkan Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo , di halaman Gedung Rektorat UI, Depok, pada Jumat, 2 Januari 2024.
Prof. Tuthi yang lebih akrab disapa Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, selama lima tahun terakhir, khususnya menjelang pemilu 2024, partainya merasa perlu bersuara mengenai pemulihan demokrasi yang terkoyak. Civitas akademika UI prihatin dengan runtuhnya tatanan hukum dan demokrasi.
2. UGM (Universitas Gadja Mada)
Kritik dari pihak kampus juga datang dari UGM. Komunitas kampus UGM yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa mengawali petisi Bulaksumur untuk mengenang Kepala Negara Joko Widodo. Kritik ini diambil karena Jokowi dianggap pengecualian terhadap prinsip demokrasi.
Melalui petisi Bulaksumur, civitas akademika UGM meminta dan menuntut agar Jokowi, aparat penegak hukum, seluruh pejabat negara dan aktor politik pendukung presiden kembali pada prinsip demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
3. Unand (Universitas Andalus)
Unand juga menyampaikan manifesto penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024. Petisi yang bertempat di Pusat Konferensi Universitas Andalus ini mencerminkan keresahan civitas akademika Unand menjelang pemilu tahun 2024. Civitas Unand banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dinilai tidak wajar.
“Saya berharap ini bisa menjadi kontribusi kita semua untuk menopang demokrasi Indonesia,” kata Charles Simabora, dosen Fakultas Hukum Unand.
Ia menambahkan, operasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan manifesto, dengan harapan kejayaan bangsa dan Indonesia. “Ini juga sebagai wujud solidaritas kami dengan kampus-kampus lain yang telah melakukan hal ini di masa lalu.”
4. UII (Universitas Islam Indonesia)
Sehari setelah UGM, sivitas akademika UII juga mengkritik Jokowi. Mereka berkumpul di halaman Auditorium Kaher Muzakkir Kampus Terpadu UII, Selman, Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Pernyataan sikap “Status Darurat di Indonesia” dipimpin oleh Rektor UII, Prof Pathol Wahid.
Menurut mereka, setidaknya ada empat indikator Indonesia sedang menghadapi darurat politik yang dapat merusak sistem peradilan dan demokrasi. “Ada tanda-tanda kenegarawanan Presiden Jokowi semakin memudar,” kata Pathol yang didampingi guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni UII.
5. Unpad (Universitas Padjadjarn)
Pada Sabtu, 3 Februari 2024, giliran Unpad yang melontarkan kritik terhadap Jokowi. Beberapa civitas Unpad memulai petisi “Panggilan Padjajaran” dan dibacakan oleh Ketua Senat Unpad Profesor Ganjar Kurnia. Isi petisi tersebut mengajak semua pihak untuk meminta Presiden J dan Kawi memfokuskan kembali tugas pemerintahannya, artinya kepentingan nasional harus diutamakan daripada kepentingan pribadi dan kelompok.
6. UIN Syarif Hidayatullah
Alumni dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, UIN Jakarta Kota Tangerang Selatan pun turut mengutarakan pandangannya terhadap situasi politik Tanah Air. Pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas terselenggaranya Pemilihan Umum (Familo) tahun 2024.
Ada puluhan masyarakat baik mahasiswa, guru, dan dosen yang mengikuti deklarasi di halaman kampus UIN Syarif Hidayatullah. Guru Besar UIN Saiful Mojani mengatakan, pernyataan sikap ini dibuat setelah pihaknya mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu 2024.
“Pertama-tama, kami menghimbau penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab,” kata Saiful dalam keterangannya, Senin, 5 Februari 2024.
Mereka juga meminta penyelenggara pemilu serius menjunjung tinggi prinsip independensi, transparansi, keadilan, dan kejujuran. Penyelenggara pemilu juga diminta menghindari kecenderungan partisan, mengutamakan kepentingan politik individu, kelompok, partai, dan lain-lain, serta tegas terhadap kemungkinan campur tangan pihak manapun.
“Harus berani menegakkan aturan dan memastikan seluruh pelanggaran pemilu diselesaikan dengan baik sesuai aturan. Padahal itu dilakukan oleh pihak paling berkuasa di Indonesia,” kata Saiful.
7.ONRI
Mengikuti arahan beberapa akademisi dari berbagai universitas di Indonesia, Forum Dosen untuk Demokrasi Universitas Rio (Unri) mengeluarkan pernyataan tentang menjaga harkat dan martabat demokrasi Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Open Field Unri pada Senin, 5 Februari 2024.
Selain kehadiran para guru, hadir juga sejumlah lulusan, akademisi, dan mahasiswa yang ikut menyerukan kepedulian terhadap situasi demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kegiatan diawali dengan foto bersama, kemudian dilantunkan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Acara dimoderatori oleh Arifuddin Sukhimi Ali selaku dosen Fakultas Pertanian. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi saat ini.
“Kami prihatin dengan situasi nasional dan berharap masih ada waktu untuk perbaikan agar semangat demokrasi masih berada pada jalur yang benar,” ujarnya.
Dinamika politik yang terjadi belakangan ini memunculkan sikap dari berbagai kampus, baik dalam bentuk petisi maupun lainnya. Hari ini Onri pun memberikan pesan berisi lima poin.
Pertama, meminta Presiden dan seluruh pejabat pemerintah untuk selalu menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat.
Kedua, meminta pemerintah dan aparatur negara untuk selalu menaati ketentuan undang-undang dan berperilaku jujur dalam menyelenggarakan pemilu. Agar pemilu bisa kita selenggarakan dengan integritas, sehingga masyarakat yakin terhadap hasilnya.
8.UPI Bandung
Ratusan mahasiswa, guru, dan dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul pada Senin pagi, 5 Februari 2024, untuk pengajuan petisi oleh Bumi Siliwangi. Kegiatan mereka kali ini adalah menyampaikan keprihatinan terhadap situasi nasional dan situasi saat ini. sikap Presiden Joko Widodo. Atau Jokowi.
“Kami civitas akademika UPI mendesak Presiden RI untuk mencabut pernyataan yang menunjukkan bias dan keterlibatannya dalam kampanye politik pemilu 2024,” kata dosen Sesep Dharmawan yang mengawali petisi.
Di depan Gedung Rektorat UPI, para guru besar, dosen, dan mahasiswa bergantian menyampaikan cita-citanya. Civitas akademika UPI juga meminta agar Jokowi bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila. Jokowi juga diminta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai presiden yang tertuang dalam UUD 1945.
9. UIN Kalijaga
Sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pun mengutarakan sikapnya dan menekankan potret pemerintahan di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ahmed Ozair membacakan imbauan moral kepada penyelenggara negara jelang pemilu 2024. “Aja ketungkul marang kolangguhan, jasanyan kan kemareman (Jangan melunak dengan sikap dan perkataan duniawi),” kata Ahmad mengutip nasehat Sunan Kalijaga sebagai teks pembuka seruan moral tersebut.
“Mengingat situasi sosial politik di Indonesia saat ini, khususnya menjelang pemilu 2024, banyak perilaku yang menunjukkan sikap yang bertentangan dengan cita-cita demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama,” Ahmed dikatakan. Ironisnya, hal itu dilakukan oleh aparatur negara. Aparatur negara yang seharusnya netral untuk menjamin pemilu berlangsung jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan menggunakan instrumen kekuasaan untuk kepentingan politik sementara, teman dekat, dan kekerabatan.”
10.UMJ
Kemudian giliran civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang menyatakan bahwa sikap pemerintahan negara di bawah kepemimpinan Jokowi semakin meningkat. Di halaman depan kampus, Rektor UMY, para dosen dan perwakilan mahasiswa berkumpul untuk meneriakkan pesan kebangsaan dan seruan moral kepada seluruh penyelenggara negara.
“Setahun terakhir nampaknya eskalasi pelanggaran terhadap konstitusi dan hilangnya etika negara tidak pernah berhenti dan semakin meningkat tanpa rasa malu,” ujar Akif Kilamia selaku anggota Dewan Guru Besar UMY saat memberikan kuliah umum. Teks Kebangsaan UMY Sabtu 3 Februari 2024.
11. ITB
Anggota komunitas Institut Teknologi Bandung (ITB) pun angkat bicara mengenai kondisi pemerintahan negara saat ini. Komunitas dosen dan pendidik menyatakan dukungannya terhadap Pilpres 2024 pada Senin, 5 Februari 2024.
Mereka mendukung pemilihan presiden yang adil, adil dan damai serta menjunjung tinggi hak asasi setiap pemilih. Juga dukungan kepada pemimpin sebagai negarawan dan teladan dalam menegakkan supremasi hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
Mereka mendukung para pemimpin dan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan mewujudkan NKRI sebagai negara sah yang menjunjung tinggi prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.
“Kami mendukung para pemimpin dan pemangku kepentingan untuk menjaga pendekatan netral dan imparsial dalam proses demokrasi, yang mengedepankan semua kelompok dan faksi,” kata Nadina Sari, dosen yang membacakan pernyataan akademik ITB.
RIZKY DEWI AYU
Kek Aymin menanggapi masuknya program makan siang gratis Pravo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Baca selengkapnya
Gelar doktor kehormatan umum yang diberikan kepada Prabovo bisa saja dicabut karena keputusannya berdasarkan keputusan presiden. Baca selengkapnya
Untuk menghadiri acara PGRI tersebut, Jokowi mengaku mengubah jadwal pembukaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke-20 di Palembang. Baca selengkapnya
Presiden Jokowi meminta sekolah segera menuntaskan kasus perundungan dan tidak menutup-nutupinya demi nama baik sekolah. Baca selengkapnya
Anggota Komisi
Ketua Umum PGRI nUnifah Rosyidi mengatakan permintaan tersebut merupakan salah satu rekomendasi guru honorer yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan. Baca selengkapnya
Jika lahan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, Jokowi yakin Indonesia bisa terjebak dalam jebakan pendapatan kelas menengah. Baca selengkapnya
AHY mengatakan, kemajuan pembangunan IKN merupakan upaya nyata Presiden untuk membangun seluruh Indonesia. Baca selengkapnya
Demonstrasi terjadi di dua tempat berbeda. Mereka tak hanya mendesak DPR menggunakan hak penyidikan, tapi juga menuntut pemakzulan terhadap Jokowi. Baca selengkapnya